Bagaimana “Menghidupkan” Perpustakaan Sekolah?


Salam Perubahan,

Sahabat, judul diatas merupakan salah satu judul sebuah posting email dalam salah milis yang saya ikuti. Melihat judulnya saja, saya langsung ingin memberikan kontribusi pemikiran sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki. Dari judulnya, langsung terbayang oleh saya “masalah” apa saja yang akan diutarakan dalam tulisan tersebut. Tapi, don’t judge the book by the cover ya. Jadi, saya pindai isi surel tersebut dan mencetaknya.

Tapi, memang betul kok, permasalahan yang dihadapi saat ini, khususnya untuk perpustakaan sekolah pada umumnya adalah…”mati suri”. Padahal semua telah mengetahui bahwa perpustakaan adalah jantungnya pendidikan. Wah, bagaimana kalo jantungnya tidak berfungsi atau mati, ya?

Sahabat, dalam perspektif saya--sebagai praktisi, akademisi, dan konsultan perpustakaan, permasalahan yang terjadi di perpustakaan berawal dari rekrutmen tenaga pengelola perpustakaan. Mari kita instrospeksi, dari seluruh sekolah yang ada, berapa yang memiliki perpustakaan? Dari seluruh perpustakaan sekolah yang ada, adakah yang mengelola? siapa? Guru, tenaga honorer/sukwan, tenaga TU, staf keuangan/bendahara, staf lab computer, atau pustakawan?. 

Lebih parah lagi yang terjadi di beberapa sekolah/instansi—seperti yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Purworejo dan—bahkan—di Jakarta sendiri,  yang menempatkan “pegawai bermasalah” di perpustakaan. Apakah ini juga terjadi di lingkungan Anda?

Tentu kita setuju, bahwa di organisasi, perusahaan, atau instansi manapun proses rekrutmen ini sangat krusial, betul? Sehingga, menurut saya, sebaiknya pengelola perpustakaan itu dikelola oleh pustakawan, karena dia telah menempuh pendidikan formal yang khusus mempelajari tentang ilmu perpustakaan dan informasi—dan itu sudah diamanatkan oleh undang-undang, lho.

Jadi, bila perpustakaan kita ingin berubah, baik “paradigma”-nya, baik “kehidupan”-nya, baik “citra”-nya, baik juga “kesejahteraan”-nya, maka mulailah dibenahi dari proses rekrutmen-nya. Kini, sudah banyak pengelola pendidikan yang melahirkan pustakawan-pustakawan handal, mereka mengenyam pendidikan minimal D2 Perpustakaan.  Trus, bagaimana bagi pengelola perpustakaan yang belum mendapatkan pendidikan formal? Mari kita dukung dan motivasi mereka untuk melanjutkan pendidikan D2 sampai S3 perpustakaan, baik dengan biaya sendiri atau diberikan beasiswa dari lembaga penaungnya.

Nanti kita sambung lagi ya… mudah-mudahan dengan adanya perubahan mulai dari proses rekrutmen tenaga pustakawan, dapat membawa perubahan pada “kehidupan” dunia perpustakaan dan pendidikan.