Pustakawan sebagai pengawal informasi bermutu


Buku adalah jendela dunia. Membaca dapat memberi inspirasi. Membaca dapat menenangkan hati dan pikiran. Membaca pun dapat merusak. Merusak hati dan pikiran. Merusak moral dan perilaku manusia.

Kejadian-kejadian memalukan tentang dunia penerbitan dan perbukuan di Indonesia di tahun 2012 telah kita ketahui. Belum usai menuntaskan masalah meningkatkan minat baca, belum beres membangun budaya literasi, belum selesai mengentaskan kondisi buta huruf di negeri ini, telah pula dikotori oleh kepentingan-kepentingan yang entah apa tujuannya.  

Buku-buku bacaan dan lembar kerja siswa berbau pornografi yang sudah terlanjur tersebar sampai di tangan-tangan siswa dan generasi muda kita, walaupun pada akhirnya ditarik dari peredaran, tak akan mampu dengan mudah hilang dari ingatan, bahwa masyarakat kita telah dengan sengaja (atau tidak?) dirusak (dan diracun?) oleh bahan-bahan bacaan yang seharusnya mencerahkan…

Buku tersebut sebetulnya tidak gratis. Pengadaan buku tersebut dibiayai oleh negara (proyek pemerintah) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), yang sebenarnya menjadi “beban” juga buat rakyat kita. Ironisnya, diantara buku-buku tersebut, terdapat buku-buku yang LOLOS PENILAIAN Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Di satu sisi, buku-buku yang layak baca dan dijamin oleh lembaga yang berwenang dan memiliki kredibilitas seperti Pusat Kurikulum dan Perbukuan, tapi secara konten dianggap tidak layak bahkan porno[1]. Bagaimana bisa?

Di perpustakaan, ada yang dinamakan dengan akuisisi. Akuisisi adalah proses seleksi, permintaan dan penerimaan koleksi perpustakaan dengan cara membeli, tukar-menukar, atau hadiah, yang melibatkan kegiatan penganggaran dan negosiasi dengan pihak luar, seperti: penerbit, toko buku, dan vendor untuk memperoleh koleksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna dengan metode yang efektif dan efisien[2.

Pada perpustakaan yang kecil, seorang pustakawan juga bertanggung jawab dalam pengembangan koleksi. Akan tetapi, untuk perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah, tanggung jawab pengadaan dibagi-bagi kepada seluruh pustakawan yang mempunyai kepentingan dalam pengembangan koleksi, biasanya didasarkan pada keahlian dan spesialisasinya[2].

Namun dalam prakteknya, tidak jelas dimana posisi dan peran (keterlibatan) pustakawan dalam hal pengadaan buku, khususnya untuk pengadaan buku-buku sekolah. Pustakawan atau sekolah “hanya tinggal terima”. Buku-buku yang mereka terima pun tidak berdasarkan pada kebutuhan masing-masing sekolah, walaupun pihak yang berkepentingan menyatakan bahwa buku tersebut sudah melalui proses kajian, penelitian, dan survey yang mendalam[3].

Di tahun 2013 ini, pustakawan harus punya program bersama-sama dengan masyarakat (pengguna) dalam mencegah terulang kembali pengadaan bahan bacaan yang tidak layak dibaca oleh masyarakat. Pustakawan dapat menyusun anggaran pengadaan (rekomendasi) koleksi perpustakaan tahun 2013 untuk diajukan kepada pimpinan.




  1. Badan Pengurus Pusat  Forum Lingkar Pena. Siaran pers tentang Penarikan Buku-buku yang dituduh bermuatan pornografi.
  2. Reitz, Joan M.. "acquisitions". Online Dictionary for Library Information Science. ABC-CLIO. Diakses 4 Jan 2013.
  3. Radio Kawula Muda. Buku-buku Porno Siap Dibagikan Untuk Perpustakaan Sekolah SD di Banyuwangi,  Jawa Timur. Diakses 06 Juni 2012